NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA

 Pengkajian Pancasila secara filosofis dimaksudkan untuk mencapai makna terdalam dari Pancasila. Berdasarkan analisis makna nilai-nilai Pancasila diharapkan akan diperoleh makna yang akurat dan memiliki nilai filosofis. Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.

Berikut nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara: 

a. Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa 

1. Pengakuan adanya causa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. 

3. Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. 

4. Atheisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. 

Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antarumat dan dalam beragama. 

5. Negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama.  


b. Nilai Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 

1. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal. 

2. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, hal ini juga bersifat universal. 

3. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. 


c. Nilai Sila Persatuan Indonesia 

1. Nasionalisme Cinta bangsa dan tanah air 

2. Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa 

3. Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan, dan perbedaan warna kulit. 

4. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggulangan. 


d. Nilai Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

1. Hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrassi dalam arti umum, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 

2. Permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi simpul yang penting yaitu mengusahakan outusan bersama secara bulat. 

3. Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang perlu diingat bahwa keputusasn bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama. 

4. Perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia, yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat. 


e. Nilai Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 

1. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. 

2. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing.

3. Melindungi yang lemah agar kelompok warga massyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

WAWASAN NUSANTARA

Image
A.Pengetian Wawasan Nusantara Definisi tentang apa itu wawasan nusantara bervariasi. Salah satu definisi formal yang pernah ditulis adalah definisi yang diusulkan oleh   Lemhanas   dalam dokumen ketetapan MPR tahun 1999. Menurut dokumen tersebut, wawasan nusantara adalah ”Cara pandang dan sikap bangsa Indoinesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayan dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.” Definisi resmi lain juga pernah diusulkan setahuan sebelumnya dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1998. GBHN mendefinisikan wawasan nusantara sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Hakikat Wawasan Nusantara Pada hakikatnya, masyarakat Indonesia secara keseluruhan adalah tulang punggung keberagaman s
Read more

PELANGGARAN HAM

 A.  PENGERTIAN PELANGGARAN HAM      Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseoarang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hokum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin olehUndang-undang,dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 ayat 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM). B.                   BENTUK PELANGGARAN HAM DI INDONESI Dilihat dari ringan atau beratnya pelanggaran HAM. HAM terbagi 2, yaitu: 1.     Pelanggaran HAM  ringan Pelanggaran HAM ringan adalah di l uar genosida dan kejahatan kemanusiaan. Pelanggaran HAM bermotif rasialisme, merupakan bentuk perlakuan dengan memberi pembedaan hak-hak terhadap rasa atau etnis tertentu.   Pelanggaran HAM bermotif diskriminasi apartheid, adalah pembedaan hak-hak terhada
Read more

PERAN SERTA WARGA NEGARA DALAM MENJAGA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

Untuk menjaga persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan menumbuhkan karakter diri, seperti ketulusan, semangat persatuan, kesediaan berkorban, optimisme, dan usaha bela negara. Menurut UU No. 3 tahun 2002, bela negara merupakan sikap dan perilaku warga yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Bela negara dapat berupa fisik dan non fisik. Bela negara fisik merupakan pembelaan terhadap setiap hambatan, gangguan, halangan, dan tantangan yang dilakukan warga negara untuk melindungi bangsa dan negara. Sedangkan bela negara non fisik merupakan pembelaan berdasarkan hak, kewajiban, dan kehormatan melalui profesi dan kemampuan masing-masing warga untuk meningkatkan ketahanan nasional. Menurut UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, yaitu: Pendidikan kewarganegaraan Pelatihan dasar kemiliteran Pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia Pengabdian sesuai dengan keahlian
Read more