UPAYA PEMERINTAH DALAM MENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA

 

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang ras dan jenis kelamin. Sebagai negara yang beradab, Indonesia turut mendukung nilai-nilai HAM yang universal melalui berbagai upaya penegakan HAM.

Upaya penegakan HAM adalah seluruh tindakan yang dilakukan dengan tujuan membuat HAM semakin dihormati dan diakui oleh segenap masyarakat dan pemerintah.

Upaya penegakan HAM adalah seluruh tindakan yang dilakukan dengan tujuan membuat HAM semakin dihormati dan diakui oleh segenap masyarakat dan pemerintah. Berikut ini adalah beberapa upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia:

1. Pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia

Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dibentuk pada 7 Juni 1993 melalui Kepres Nomor 50 tahun 1993. Ini adalah lembaga independen yang bertugas untuk mengadakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Setiap warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar boleh melakukan pengaduan kepada Komnas HAM.
Wewenang Komnas HAM meliputi:

a. Melakukan pendidikan dan penyuluhan tentang HAM

b. Melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM

c. Melakukan pengkajian dan penelitian tentang HAM

d. Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi

e. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah.



2. Pembentukan Instrumen HAM

Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan

penegakan HAM. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-

undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia seperti

Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Mengutip dari situs resmi Komnas

HAM, acuan intrumen-instrumen yang berkaitan dengan HAM di antaranya

adalah:
    • UUD 1945 beserta amandemenya
    • Tap MPR No. XVII/MPR/1998
    • UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
    • UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
    • UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
    • UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
    • Piagam PBB 1945
    • Deklarasi Universal HAM 1948
    • Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
    • Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

    3. Pembentukan Pengadilan HAM

  • Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman.
  • Selain berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat, Pengadilan HAM juga berwenang memeriksa dan memutus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia.

    • Comments

    Post a Comment

    Popular posts from this blog

    WAWASAN NUSANTARA

    Image
    A.Pengetian Wawasan Nusantara Definisi tentang apa itu wawasan nusantara bervariasi. Salah satu definisi formal yang pernah ditulis adalah definisi yang diusulkan oleh   Lemhanas   dalam dokumen ketetapan MPR tahun 1999. Menurut dokumen tersebut, wawasan nusantara adalah ”Cara pandang dan sikap bangsa Indoinesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayan dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.” Definisi resmi lain juga pernah diusulkan setahuan sebelumnya dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1998. GBHN mendefinisikan wawasan nusantara sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Hakikat Wawasan Nusantara Pada hakikatnya, masyarakat Indonesia secara keseluruhan adalah tulang punggung keberagaman s
    Read more

    PELANGGARAN HAM

     A.  PENGERTIAN PELANGGARAN HAM      Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseoarang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hokum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin olehUndang-undang,dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 ayat 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM). B.                   BENTUK PELANGGARAN HAM DI INDONESI Dilihat dari ringan atau beratnya pelanggaran HAM. HAM terbagi 2, yaitu: 1.     Pelanggaran HAM  ringan Pelanggaran HAM ringan adalah di l uar genosida dan kejahatan kemanusiaan. Pelanggaran HAM bermotif rasialisme, merupakan bentuk perlakuan dengan memberi pembedaan hak-hak terhadap rasa atau etnis tertentu.   Pelanggaran HAM bermotif diskriminasi apartheid, adalah pembedaan hak-hak terhada
    Read more

    PERAN SERTA WARGA NEGARA DALAM MENJAGA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

    Untuk menjaga persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan menumbuhkan karakter diri, seperti ketulusan, semangat persatuan, kesediaan berkorban, optimisme, dan usaha bela negara. Menurut UU No. 3 tahun 2002, bela negara merupakan sikap dan perilaku warga yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Bela negara dapat berupa fisik dan non fisik. Bela negara fisik merupakan pembelaan terhadap setiap hambatan, gangguan, halangan, dan tantangan yang dilakukan warga negara untuk melindungi bangsa dan negara. Sedangkan bela negara non fisik merupakan pembelaan berdasarkan hak, kewajiban, dan kehormatan melalui profesi dan kemampuan masing-masing warga untuk meningkatkan ketahanan nasional. Menurut UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, yaitu: Pendidikan kewarganegaraan Pelatihan dasar kemiliteran Pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia Pengabdian sesuai dengan keahlian
    Read more